BUKU PEGANGAN SOSIALISASI

cover 1

Kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Penerbitan Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pegangan dan memberi kemudahan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial ini secara ringkas memuat informasi tentang JKN itu sendiri yang mencakup: Mengapa perlu Jaminan Kesehatan Nasional, Mekanisme dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Disamping itu buku ini juga dilengkapi dengan Bagaimana cara mendefinisikan pesan kunci untuk dikomunikasikan kepada publik serta Kumpulan pertanyaan yang seringmuncul terkait JKN berikut jawabannya (Frequently Asked Questions/FAQ).

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya kelak masyarakat faham dan sadar akan hak dan kewajiban mereka serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar.

Sebagai sebuah living document buku ini masih belum sempurna dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta pihak lain yang berkepentingan dalam sosialisasi JKN kepada masyarakat luas. Masukan yang konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan sangat diharapkan.

Tim penyusun bahan sosialisasi dan advokasi JKN

Download

 

BODY OF KNOWLEDGE

Untitled-11

  Rumah-sakit adalah lembaga yang mempunyai kegiatan bisnis utama (core business) memberikan pelayanan klinis. Konsekuensinya,  mutu klinis merupakan indikator utama bagi kinerja dan akuntabilitas rumah-sakit. Proses dan outcome pelayanan klinis tentunya dipengaruhi oleh kinerja tim klinis (para dokter, perawat, bidan serta tenaga klinis lainnya) serta sistem yang mendorong perbaikan mutu dan lingkungan yang kondusif. Sebagaimana sistem governance di manajemen, governance dalam pelayanan klinis telah pula dikembangkan, dipelopori oleh Inggris pada dekade 90-an dengan menggunakan istilah clinical governance. Pengembangan ini diharapkan dapat mencapai outcome pelayanan klinis yang diharapkan, yang memenuhi dimensi keselamatan, efektivitas, berfokus pada pasien, tepat waktu, efisien dan keadilan (IOM, 2001).

          Konsep dasar clinical governance adalah (1) akuntabilitas (accountability), yaitu bahwa setiap upaya medik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etik dan moral dan berbasis pada bukti terkini dan terpercaya (evidence-based medicine); (2) perbaikan mutu berkelanjutan (continuous quality improvemen)t, yaitu bahwa upaya peningkatan mutu harus dilaksanakan secara sistematik, komprehensif dan berkesinambungan; (3) pelayanan bermutu tinggi (high quality standard of care), yang mengisyaratkan agar setiap upaya medik selalu didasarkan pada standard tertinggi yang diakui secara profesional; dan (4) memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang menjamin terlaksananya pelaksanaan pelayanan klinis yang bermutu.