Yang Terhormat,

Bapak/Ibu, Teman – Teman Sejawat

Berikut pendapat dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D terkait dengan Dokter Layanan Primer (DLP) yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Pendapat tersebut kami harapkan dapat menambah wawasan kita tentang DLP.

  1. Pendidikan Dokter S1 5.5 th plus internship sudah bisa bekerja. Namun belum maksimal. Jalur Sp. DLP diadakan agar ada spesialis di layanan primer yang bekerja sampai pensiun. Selama ini sebagian besar dokter umum berharap menjadi spesialis di pelayanan rujukan.
  2. Artinya, saat ini bekerja di pelayanan primer bersifat temporer, untuk mencapai Spesialis layanan Rujukan. Akibatnya jarang yang mau berkarir sebagai dokter di layanan primer sampai pensiun. Sebagian Dokter umum pindah ke jalur administrasi menjadi Pimpinan Dinas Kesehatan, sebagian ke manajemen RS. Layanan Primer yang sangat strategis menjadi kurang perhatian dan kurang penghargaan.
  3. Berbagai Negara mau menerapkan prinsip ini untuk membentuk spesialis di layanan primer dengan berbagai nama. Status ini tentu akan menjadi dasar pemberian insentif. Dihargai lebih baik untuk kehidupan professional sampai pensiun, dan dapat aktif mengendalikan mutu rujukan. Malaysia juga ada. Oleh karena itu Indonesia harus hati-hati. Jangan sampai Indonesia tidak punya karena kalau suatu saat dibutuhkan, maka yang terjadi adalah masuknya dokter-dokter asing yang berkemampuan lebih tinggi untuk mengambil posisi DLP
  4. Maksud DLP ini baik, namun masih banyak yang belum paham yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak yang anti DLP. Pihak yang anti gagal menyuarakan pendapat, atau tidak diterima oleh DPR dan pemerintah saat mengesahkan UU Pendidikan Kedokteran. Namun pihak yang anti ini terus melawan. Mereka yang melawan hukum tadi memang mempunyai hak… sampai ke MK. Namun pertanyaannya kembali : Apakah harus seperti ini, ke MK.  Dokter-dokter bertikai, minta bantuan profesi lain (hakim) untuk memutuskan. Menyedihkan. Sebaiknya pengembangan DLP jangan dihambat. IDI perlu menangani sebagai suatu inovasi. Kalau buruk hasilnya, UU DikDok diamandemen. Kalau baik, mengapa tidak diteruskan.