PELATIHAN AUDIT MEDIK & MANAJEMEN RISIKO RUMAH SAKIT
(Health Failure Mode effect Analysis /HFMEA))

1 oke2 oke

 

SHARING PENDAPAT DOKTER LAYANAN PRIMER
Oleh : dr. Almaycano Ginting

 

Mungkin kita tidak perlu membahas hal2 yang rumit. Let’s make it simple:
Mari kita renungkan profil kesehatan negara kita. SpOG bagaimana performance AKI, Ca. Cervix? SpA bagaimana AKABA? SpMK bagaimana dengan Malaria, HIV, TB, TB-DM, TB-HIV, TB-MDR SpPD bagaimana dengan DM, GGK, Hepatitis, dll.
Banyak sekali parameter lain yang bisa mengukur kesehatan Indonesia. Petty pasti lebih faham situasi yang ada saat ini. Masalahnya kompleks karena melibatkan berbagai faktor termasuk politik dan lingkungan. Yang jelas kita harus berfikir akan performance Indonesia dari akar rumput. DLP sudah diajukan sejak 30 tahun yang lalu. Waktu Prof. FAM, SpOG menjadi kemenkes beliau menyebutnya “3 tungku sajarangan” untuk dokter di layanan primer/ dokter keluarga yang dianggap paling sesuai untuk layanan primer. Beliau sangat sadar bahwa hanya meningkatkan layanan primer Indonesia bisa sehat. Namun, paradigma kita saat itu sangat specialist oriented karena kita juga sedang excited mengembangkan program spesialisasi dan ini berkembang pesat. Sayangnya dokter yang bekerja di layanan primer “terabaikan”, pelayanan GP dianggap “cukup” dari FK dan CPD yang notabene juga diselenggarakan oleh spesialis.

Ada 3 masalah disini:

  1. Layanan primer dianggap “bisa diselesaikan” oleh GP saja (fresh graduate).
  2. Layanan primer tidak memiliki body of knowledge untuk dikembangkan sehingga cukup me-refresh GP melalui CPD.
  3. Akibat 1 dan 2 maka muncul stigma bahwa  pride GP di bawah Dokter Spesialis. Menjadi GP bukanlah profesi yang menarik. Survey terhadap mahasiswa FK didapat hampir 100% memilih menjadi spesialis sementara kapasitas hanya 20%. Akibatnya mereka yang bekerja di layanan primer  mempunyai attitude seolah2 “daripada2″ gak ada kerjaan. Ini tergambar dari komitmen, produktifitas dan kinerja.

Ironi sekali mahasiswa kedokteran dan para Dokter sangat yakin bahwa Sp adalah lambang prestise, dan kemakmuran. Sementara 80% Dokter Indonesia adalah GP. Lalu bagaimana negara kita? Kalau yang mengurus layanan primernya begitu? Bertahun2 kita berjuang agar suatu saat mahasiswa FK akan bangga memilih GP sebagai jalur karirnya. Momentum itu datang melalui UU Dikdok yang menunjukkan bahwa “pemerintah mulai sadar” pentingnya penguatan layanan primer. Jadi Program DLP merupakan bentuk tanggungjawab terhadap pengabaian layanan primer selama ini. Hal ini juga dikuatkan oleh WHO Report 2008 tentang “Primary Care More than Ever” Indonesia terpuruk di semua MDGs goals dan berkeping2 di Rikesdas 2013. Kalau kita tidak segera merubah arah kita akan lebih remuk lagi di era globalisasi. Layanan primer kita akan tergilas oleh Philippines, Vietnam, India dan China.

Aku sekolah di Manila 2002 dan ikut International Languages saat itu pun sudah banyak tenaga kesehatannya yang belajar Bahasa Indonesia. Where are we? Yang penting sahabat ketahui:

  1. Layanan primer “punya body of knowledge” yang dikembangkan melalui Post Graduate Education setelah tamat jadi Dokter. Seluruh dunia mengembangkannya termasuk Malaysia, Vietnam, Brunei, China, Philippines, Korea, India, dll (aku tidak akan compare dengan negara maju) Silahkan dicek. Australia adalah pionir “Rural and Remote Medicine” di Dunia yang mengembangkan satu sistem pendidikan post graduate bagi GP untuk bekerja di rural dan remote. Masya Allah dahsyatnya program mereka membuat GP yang tadinya menumpuk di urban berbondong bondong memilih rural karena berbagai fasilitas dan jenjang karir yang dibuat pemerintahnya. Mereka juga punya pathway GP yang bertugas di urban, rural atau mix. Meaning to say: setiap negara menyusun strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsanya sesuai dengan masalah masing2.
  2. Apa beda basic med.educ (fresh graduate) dan postgraduate educ.dan CPD. Bisa baca referensi (free download) Trilogy World Federation of Medical Education (WFME).

Contoh:

Seorang GP ikut ACLS untuk meningkatkan kompetensinya. Ini disebut CPD yang bisa dilakukan optional sesuai kebutuhan. Mendapat sertifikat. Apakah GP tersebut sudah kompeten? Siapa yang memastikan dia sudah kompeten di praktiknya? Siapa yang menilai bahwa dia sudah cukup mumpuni untuk melakukan cardiac life suppport di layanan primer?

Jawabnya: NOBODY. Karena ini sifatnya CPD. Itu sebabnya banyak yang mengeluh sudah memfasilitasi workshop begitu banyak namun tidak merubah performance peserta. Itu yang membedakannya dengan PGME (postgraduate). Karena PGME di bawah Supervisor dan adanya assessment yang memastikan seseorang kompeten untuk mencapai kompetensinya yang dibuktikan dengan portofolio di tempat praktik. Itulah program DLP. Program DLP akan bekerjasama dengan 7 kolegium (KOGI, Anak, Bedah, Penyakit Dalam, Mata, Kulit, Pat. Klin, dan Anestesi). Sebagian kompetensi dari 7 kolegium tsb akan “diturunkan” ke DLP sebagai deteksi dini dan diagnosis.

     3.Bagaimana pengembangan DLP di Indonesia?

Pemerintah memfasilitasi perencanaan program DLP melalui SK Bersama 2 Mentri Kemkes dan Kemristekdikti no. 1/X/ SKB/ 2014 tentang Pokja Percepatan Pengembangan Kebijakan DLP yang dikenal dengan istilah National Board (NB) yang dibentuk sejak 2014 hingga kini.

NB terdiri dari:

  • Kemkes (BUKD dan PPSDM)
  • Kemristekdikti
  • Ketua KKI (diwakili Prof. Marsis, SpOG)
  • MKEK (Prof. Errol Hutagalung)
  • Ketua MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia)
  • Ketua MPPK (Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian)
  • Ketum PB IDI (dr. Zainal Abidin)
  • Sekjen PB IDI
  • IDI (perwakilan PDKI dan PDUI), aku mewakili IDI ini.
  • 7 Kolegium di atas
  • Adinkes (Asosiasi Dinkes)
  • Aipki (Asosiasi FK)

Aku punya SKB resmi bila sahabat tertarik. Dalam NB ada 4 divisi/ Subpokja:

  1. Naskah Akademik dan Perancangan Standar Kompetensi
  2. Subpokja Standar Pendidikan
  3. Subpokja Kelembagaan Kolegium, dan Organisasi
  4. Subpokja Masa Transisi

Aku berada di dalam Sunpokja Kelembagaan,  Kolegium dan Organisasi (meskipun kita mix memberi masukan ke semua output subpokja lain).  Ketua Subpokja Kelembagaan adalah Prof. Errol Hutagalung. Dengan anggota Prof. Marsis, SpOG, Dr. Sukman Tulus, SpA (K), dr. Daeng M. Faqih, dr. Isti Fujiati, Uud Cahyono, SH, dll. Semua stakeholder dibagi dalam 4 subpokja tsb. Kami bekerja keras “menyamakan persepsi” dan melebur atribut masing2 untuk mencoba melihat program DLP secara komprehensif dari berbagai aspek termasuk profesi. Kami rapat secara maraton dan intens hampir 2 tahun, agar lebih cost effective kita sering rapat di kantor kemkes.

Dengan SKB ini pemerintah memfasilitasi agar semua stakeholder bisa berkumpul dalam satu wadah dan berbicara “secara profesional dari hati ke hati dan kepala dingin” tanpa melibatkan politik di luar. Kita boleh bertengkar di dalam tapi bersatu di luar, itu prinsip NB pada saat dibentuk.

Jadi kalau ada yang mengatakan DLP merupakan program “segelintir orang2 yang ambisius”, please use your evidence. NB sangat menghargai organisasi profesi dengan melibatkan keypersons nya. Jangan katakan pemerintah seenaknya mengatur, kita yang mendisain kita yang memutuskan. Masalahnya: apakah kita ikhlas mau berdiskusi? Karena kenyataannya banyak stakeholder yang “tidak pernah hadir” apalagi memberikan masukan.  What should we do???

Malah mereka yang merupakan bagian dari NB berbalik menyerang dan mendiskreditkan NB disaat mereka “punya power untuk bicara” di persidangan tertutup yang digelar oleh NB. Kenyataannya berkoar2 justru di luar forum dan menyebarkan berbagai hal yang bertolak belakang dengan diskusi di NB.

Contoh:

DLP adalah optional “bukan” wajib. DLP diperuntukkan bagi GP yang ingin berkarir di layanan primer. Bila tidak tertarik? Boleh saja langsung berpraktik sebagai GP biasa. Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan menyediakan 10.000 beasiswa bagi DLP, sama seperti program 1.000 spesialis beberapa tahun lalu.

  1. Siapa penyelenggaranya? FK Akreditasi A + FK Akred. B berafiliasi dengan A bersama Organisasi
  2. Masa Transisi akan dilakukan selama 10 tahun ke depan. Metode pendidikan: workplace-based (berbasis tempat kerja), dengan memanfaatkan RPL (Recognition of Prior Learning) untuk menghargai semua kegiatan yang pernah dilakukan GP.
  3. Apakah ini akan memperpanjang masa studi? Jawabnya: TIDAK. Setelah tamat Dokter dan Intership, Dokter punya 4 jalur:
  4. Magister (akademik)
  5. Profesi (spesialis layanan sekunder 5-7 tahun atau spesialis layanan primer 2-3 tahun)
  6. Peneliti (research)
  7. Bukan 1-3 tapi langsung berpraktik mandiri.

Lalu yang mana yang memperpanjang masa studi? Life is a choice…

Bila reward nya berbeda sah-sah saja bukan? Reward spesialis sekarang berbeda dengan GP karena menempuh pendidikan tambahan kita menganggapnya “pantas”, lalu bila DLP mengkhususkan dirinya di layanan primer sehingga menghasilkan pelayanan yang cost effective dan efficient dan longterm akan meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia, apakah tidak berhak mendapat reward lebih? Kita membangun kultur positif, bukan dengan mengemis kepada BPJS untuk menaikkan kapitasi GP tapi kita punya “bargaining power” untuk pantas dihargai berdasarkan kinerja dan performance. Insya Allah bila Allah mengizinkan program ini bisa didukung seluruh fihak maka dalam 5 tahun kedepan mahasiswa kedokteran akan lebih memilih DLP daripada spesialis. Semua akan terseleksi dari awal dan mengikuti passion-nya.

Life is not only about money…value yang harus kita bangun untuk anak didik kita adalah “follow your passion” dimana pun ada rezekinya. Fokus pada “khairunnas anfa uhum linnas” manusia terbaik yang paling banyak manfaatnya. Setiap manusia sudah punya rezeki masing-masing. Di era BPJS peluang penghasilan GP sangat terbuka. Ini yang tidak banyak diketahui para Dokter.

Di Jawa dan Sumatera banyak GP yang berpenghasilan 25-30 juta/ bulan dari BPJS (aku bertemu dengan mereka waktu melakukan deep interview) Kok bisa? Memang bisa kali pun  Aku melakukan “brain wash” ke berbagai angkatan mahasiswa FK dan melatih mereka untuk berfikir kritis agar tidak terbawa arus “gak jelas”.  Alhamdulillah mulai membawa perubahan, banyak yang mulai membuka diri terhadap berbagai peluang karir. Attitude yang harus dibangun adalah:

Being a general practitioner is a DESTINATION (tujuan) not a DESTINY (nasib/ takdir).

Itu yang aku lakukan sejak aku memutuskan berkiprah di layanan primer waktu selesai PTT dulu. Selalu memakai prinsip dimana pun kita berada yang penting adalah “siapa petaninya” bukan “dimana ladangnya”. Sudah saatnya kita turut memikirkan derajat kesehatan Bangsa Indonesia dari parameter yang terukur. Penelitianku tentang MDGs tahun 2013 di FK USU terhadap mahasiswa dan Dosen di Blok Reproduksi dan Tropical Medicine menunjukkan:

Banyak Dosen yang kepanjangan MDGs pun “tidak tahu” apalagi goalsnya. Bagaimana pula dengan mahasiswa? Sudah saatnya kita act locally but think globally! Jangan menghabiskan energy untuk hal2 yang kontra produktif: life is too short to do small things. Mari kita bertanya tapi bukan mempertanyakan. Karena kita ini khalifah, act like we do.

Yang Terhormat,

Bapak/Ibu, Teman – Teman Sejawat

Berikut pendapat dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D terkait dengan Dokter Layanan Primer (DLP) yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Pendapat tersebut kami harapkan dapat menambah wawasan kita tentang DLP.

  1. Pendidikan Dokter S1 5.5 th plus internship sudah bisa bekerja. Namun belum maksimal. Jalur Sp. DLP diadakan agar ada spesialis di layanan primer yang bekerja sampai pensiun. Selama ini sebagian besar dokter umum berharap menjadi spesialis di pelayanan rujukan.
  2. Artinya, saat ini bekerja di pelayanan primer bersifat temporer, untuk mencapai Spesialis layanan Rujukan. Akibatnya jarang yang mau berkarir sebagai dokter di layanan primer sampai pensiun. Sebagian Dokter umum pindah ke jalur administrasi menjadi Pimpinan Dinas Kesehatan, sebagian ke manajemen RS. Layanan Primer yang sangat strategis menjadi kurang perhatian dan kurang penghargaan.
  3. Berbagai Negara mau menerapkan prinsip ini untuk membentuk spesialis di layanan primer dengan berbagai nama. Status ini tentu akan menjadi dasar pemberian insentif. Dihargai lebih baik untuk kehidupan professional sampai pensiun, dan dapat aktif mengendalikan mutu rujukan. Malaysia juga ada. Oleh karena itu Indonesia harus hati-hati. Jangan sampai Indonesia tidak punya karena kalau suatu saat dibutuhkan, maka yang terjadi adalah masuknya dokter-dokter asing yang berkemampuan lebih tinggi untuk mengambil posisi DLP
  4. Maksud DLP ini baik, namun masih banyak yang belum paham yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak yang anti DLP. Pihak yang anti gagal menyuarakan pendapat, atau tidak diterima oleh DPR dan pemerintah saat mengesahkan UU Pendidikan Kedokteran. Namun pihak yang anti ini terus melawan. Mereka yang melawan hukum tadi memang mempunyai hak… sampai ke MK. Namun pertanyaannya kembali : Apakah harus seperti ini, ke MK.  Dokter-dokter bertikai, minta bantuan profesi lain (hakim) untuk memutuskan. Menyedihkan. Sebaiknya pengembangan DLP jangan dihambat. IDI perlu menangani sebagai suatu inovasi. Kalau buruk hasilnya, UU DikDok diamandemen. Kalau baik, mengapa tidak diteruskan.

 

HASIL RISKESDAS 2013

 

RISKESDASDalam lima tahun terakhir ini Pembangunan Kesehatan telah diperkuat dengan tersedianya data dan informasi yang dihasilkan oleh Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas. Tiga Riskesdas telah dilaksanakan di Indonesia, masing–masing pada tahun 2007, 2010, dan 2013.
Riskesdas 2013 berbasis komunitas, mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan menghasilkan data serta informasi yang bermanfaat bagi para pengelola dan pelaksana pembangunan kesehatan. Dengan adanya data dan informasi hasil Riskesdas, maka perencanaan dan perumusan kebijakan kesehatan serta intervensi yang dilaksanakan akan semakin terarah, efektif dan efisien.
Saya minta agar segenap pengelola dan pelaksana pembangunan kesehatan memanfaatkan data dan informasi yang dihasilkan Riskesdas dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan program kesehatan, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya. Saya juga mengundang para pakar perguruan tinggi, para pemerhati kesehatan, para peneliti Badan Litbangkes, dan para anggota APKESI (Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia) untuk mengkaji hasil Riskesdas 2013, guna mengindentifikasi asupan bagi peningkatan Pembangunan Kesehatan dan penyempurnaan Sistem Kesehatan Nasional. Dengan demikian dapat dikembangkan tatanan kesehatan yang semakin baik bagi Rakyat Indonesia.
Ucapan selamat dan apresiasi saya sampaikan kepada peneliti Badan Litbang, para enumerator, para penanggung jawab teknis Badan Litbangkes dan Poltekkes, para penanggung jawab operasional dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pakar dari universitas dan BPS, serta semua pihak yang terlibat dalam Riskesdas 2013 ini. Peran dan dukungan anda sangat penting dalam mendukung upaya menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan Kesehatan di negeri ini.
Kepada peneliti Badan Litbangkes, saya minta agar meningkatkan kinerja dan prestasinya, serta tidak jemu–jemu mencari terobosan riset, baik dalam lingkup kesehatan masyarakat, kedokteran klinis, maupun biomolekuler yang bersifat translating research into policy. Selain itu, hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai–nilai yang berlaku, bekerja dengan integritas tinggi, bekerjasama dalam tim, selalu terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan potensinya.

Download

BUKU PEGANGAN SOSIALISASI

cover 1

Kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Penerbitan Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pegangan dan memberi kemudahan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial ini secara ringkas memuat informasi tentang JKN itu sendiri yang mencakup: Mengapa perlu Jaminan Kesehatan Nasional, Mekanisme dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Disamping itu buku ini juga dilengkapi dengan Bagaimana cara mendefinisikan pesan kunci untuk dikomunikasikan kepada publik serta Kumpulan pertanyaan yang seringmuncul terkait JKN berikut jawabannya (Frequently Asked Questions/FAQ).

Dengan terbitnya buku ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya kelak masyarakat faham dan sadar akan hak dan kewajiban mereka serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar.

Sebagai sebuah living document buku ini masih belum sempurna dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta pihak lain yang berkepentingan dalam sosialisasi JKN kepada masyarakat luas. Masukan yang konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan sangat diharapkan.

Tim penyusun bahan sosialisasi dan advokasi JKN

Download